October 24, 2020

www.adidaskingoftheroad.com

Info Seputar Kesehatan, Pendidikan dan Olahraga di Indonesia

Mulai Mei BPJS Batal Naik, Karena Ini

Mulai Mei BPJS Batal Naik, Karena Ini

Ya Mulai 1 Mei 2020 iuran partisipan Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat ( JKN- KIS) untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah ( PBPU) serta Bukan Pekerja ( BP), kembali mengacu pada Peraturan Presiden 82 tahun 2018. Dengan kata lain, iuran BPJS Kesehatan kembali ke tarif semula.
Rinciannya Rp 80. 000 buat kelas 1, Rp 51. 000 buat kelas 2 serta Rp 25. 500 buat kelas 3. Iuran kembali turun mengacu ke Vonis Mahkamah Agung ( MA) No 7P/ HUM/ 2020 yang melaporkan membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden No 75 tahun 2019. Perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran tersebut cocok dengan Vonis MA per 1 April 2020. Tetapi, iuran bulan Januari hingga Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 ialah sebesar Rp 160. 000 buat kelas 1, Rp 110. 000 buat kelas 2 serta Rp 42. 000 buat kelas 3.
BPJS Kesehatan telah melakukan penyesuaian sistem teknologi data ( TI) dan penghitungan kelebihan iuran partisipan. Kepala humas iqbal berharap per 1 Mei 2020, partisipan telah memperoleh tagihan yang sudah disesuaikan karena sangat membantu masyarakat dalam membayarkan BPJS.
” Pada prinsipnya kami mau pelayanan kesehatan kepada partisipan JKN- KIS tidak terhambat. Paling utama mencermati keadaan sosial ekonomi dikala ini di tengah pandemi COVID- 19,” ucapnya.
” Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU Vonis MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan bisa menolong serta tidak membebani warga. Partisipan bisa terus berkontribusi, melindungi status kepesertaannya selalu aktif dengan giat membayar iuran teratur tiap bulannya.
” Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU Vonis MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan bisa menolong serta tidak membebani warga di tengah pandemi covid- 19,” jelas Kepala humas iqbal.
Kepala humas iqbal menghimbau kepada warga, apabila pada 1 Mei 2020, partisipan menemukan hambatan terpaut status kepesertaan, tagihan dan memerlukan data yang lain bisa menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Kepala humas iqbal pula menekankan, kalau penyesuaian iuran ini cuma berlaku untuk segmen partisipan PBPU serta BP. Buat segmen partisipan lain semacam partisipan Penerima Dorongan Iuran ( PBI) serta Pekerja Penerima Upah ( PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019.
Pemerintah dikala ini telah mempersiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengendalikan penyeimbang serta keadilan besaran iuran antar segmen partisipan, akibat terhadap kesinambungan program serta pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk kedudukan Pemerintah ( pusat serta wilayah). Rancangan Peraturan Presiden tersebut sudah lewat proses harmonisasi serta berikutnya akanberproses pada paraf para menteri serta diajukan penandatanganan kepada Presiden RI.